Forpi Jogja Ingatkan ASN yang Bolos Hari Pertama Kerja akan Disanksi

  Minggu, 16 Mei 2021   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Ilustrasi ASN (Republika/Tahta Aidilla)

KOTA YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM — Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengingatkan seluruh ASN dan tenaga bantu Pemkot Jogja agar tak bolos pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. 

Hal ini mengingat pada Senin (17/5/2021) merupakan hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2021 di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri ini.

Biasanya (sebelum Covid-19) hari pertama masuk kerja menjadi momen halalbihalal baik di lingkungan Balai Kota Yogyakarta maupun di lingkungan Kantor Camat maupun Lurah.

“Biasanya pada hari pertama masuk kerja dijadikan momen untuk halalbihalal. Namun, di tengah pandemi Covid-19 ini pasti tidak ada acara halalbihalal. Kalau pun ada hanya sebatas salam salaman di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Baharuddin Kamba Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Minggu (16/5/2021).

Forpi Kota Yogyakarta memastikan akan melakukan pemantauan di sejumlah OPD yang ada di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya ASN  membolos termasuk yang mengajukan cuti. Pemantauan juga dimaksudkan untuk pelayanan publik berjalan normal.

“Karena bagi ASN yang membolos maupun cuti dapat mempengaruhi pelayanan publik dan pasti akan mendapatkan sanksi,” tambahnya dalam keterangan tertulis yang diterima Ayoyogya.com.

Forpi Kota Yogyakarta berharap bagi ASN yang bolos ada sanksi yang dari pimpinan. Dalam hal ini adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memberikan sanksi ASN yang nekat mudik. 

Berdasar Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo Nomor 8/2021 berisi larangan pegawai aparatur sipil negara (ASN) mudik dan mengajukan cuti.

“Forpi Kota Yogyakarta berharap ASN menjadi pelopor dan memberikan contoh tidak mudik serta tidak mengajukan cuti kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya cuti melahirkan dan/atau cuti sakit,” tandasnya.

Pemantauan akan dilakukan di lingkungan Pemkot Yogyakarta dan beberapa kantor Kelurahan maupun Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar