Polemik Ketersedian Beras

  Selasa, 06 April 2021   Nur Khansa Ranawati
Statistisi pada Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, Istanti (Dok.Istanti)

Akhirnya Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan ada impor beras hingga bulan Juni 2021. Padahal, hasil monitoring cadangan beras di gudang Bulog menunjukan bahwa stok beras mulai menipis pada posisi akhir Desember 2020.

Sementara pemerintah menempatkan Bulog sebagai instansi yang cukup strategis dalam mendistribusikan beras ke masyarakat. Bulog akan mengeluarkan cadangan beras ketika terjadi situasi seperti bencana alam, atau melakukan operasi pasar ketika harga beras tak terkendali. 

Menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan beras tersebut merupakan kewajiban agar asupan gizi untuk semua penduduk saat pandemi Covid-19 tetap terpenuhi. Namun demikian, hasil penelitian Smeru tahun 2020 mencatat sekitar 21 juta orang di Indonesia masih memiliki asupan kalori di bawah kebutuhan pangan minimum pada 2018.

Di lain pihak, peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini. Masih tingginya ketergantungan terhadap impor beras dapat mengancam ketahanan pangan selama krisis akibat pandemi Covid-19. 

Tak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan cadangan bahan pangan menjadi hal penting saat terjadi perubahan iklim global ditambah kondisi pandemi Covid-19 belum menentu. Besaran cadangan pangan ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan konsumsi beras per kapita per tahun. 

Data Susenas Maret 2020 mencatat konsumsi beras perkapita mencapai 6,451 kg sebulan. Kemudian hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta. Kedua data tersebut dapat dipergunakan untuk menghitung konsumsi beras di tingkat rumah tangga. Namun, angka tersebut belum mempertimbangkan kebutuhan beras di tingkat hunian hotel, rumah makan/restoran atau sektor lainnya.

Menilik posisi beras, bukan hanya sebagai sumber makanan pokok tetapi juga sebagai salah satu komponen mengukur tingkat kesejahteraan. Indikator Kesejateraan penduduk secara makro ditunjukkan oleh angka kemiskinan. Penduduk dikatakan  miskin bila pengeluaran perkapita kurang dari  minimum kebutuhan dasar yakni  makanan dan non makanan.

Minimum kebutuhan makanan dan non makanan bila dikonversi dalam rupiah dinamakan garis kemiskinan (GK). Komoditi penyusun garis kemiskinan umumnya terdiri dari kebutuhan pokok makanan maupun non makanan.

Komoditi-komoditi tersebut  antara lain beras, telur, rokok, gula pasir, listrik, perumahan,pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kenaikan harga secara agregat untuk kebutuhan pokok ini akan menaikkan GK sehingga penduduk miskin semakin sulit keluar dari jebakan kemiskinan. Bahkan akan memunculkan penduduk miskin baru.  Ini berarti, faktor harga barang/jasa terutama yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat miskin harus tetap dijaga agar fluktuasi tetap terkendali.

Komoditi beras memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan.  Pada 2020, kontribusi Beras mencapai 20,22 persen di perkotaan dan 25,31 persen di perdesaan. Hal ini terjadi di hampir setiap tahun.  

Fenomena tersebut menunjukan bahwa harga beras akan berpengaruh cukup signifikan terhadap fluktuasi nilai GK. Stabilitas harga beras sudah selayaknya mendapatkan prioritas untuk dipantau setiap saat.

Ketika harga beras sedang melonjak, sudah menjadi tugas Bulog untuk mengeluarkan cadangan beras. Cadangan beras akan dipergunakan untuk operasi pasar, menekan dan menurukan harga. Selain menjaga stabilitas harga, Bulog juga berperan memantau ketersediaan pangan baik dalam kondisi normal ataupun saat terjadi bencana alam, masa hari besar nasional seperti lebaran.

Bila saat ini  Covid-19 telah berdampak pada sektor sosial ekonomi, rupanya beberapa wilayah di Indonesia juga telah terjadi bencana alam. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada 263 bencana sepanjang Januari 2021.

Bulog kembali berperan strategis untuk mengeluarkan cadangan beras, membantu korban bencana alam serta menyalurkan program perlindungan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT). Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah membangun cadangan pangan sebagaimana pasal 23 ayat 1. 

Sumber cadangan pangan terdiri dari produksi dalam negeri dan import. Rencana import beras tahun 2021 mencapai 1 hingga 1,5 juta ton. Besaran impor ini jauh lebih tinggi dari import beras di tahun 2019 yang hanya mencapai 444,5 ribu ton. 

Bila saat produksi nasional berlimpah dan kebijakan import tetap dilaksanakan, akan berpotensi harga beras anjlok. Pendapatan rumah tangga tak membaik. Otomatis, beban mereka bertambah berat. Ekonomi mereka semakin terhimpit di tengah kondisi ekonomi yang belum pasti.

Berdasarkan data kemiskinan Maret 2020, sebanyak 46,50 persen kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Sementara dari sisi produksi beras, potensi produksi beras periode Januari sampai dengan April diperkirakan mencapai 13,36 juta ton beras atau naik 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan periode yang sama di tahun 2020.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa menjaga stabilitas harga dan ketersediaan makanan pokok seperti beras patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam hal memenuhi cadangan beras nasional, pemerintah seyogyanya lebih mendorong menyerap produksi dalam negeri. Pemerintah juga berkewajiban melihat dampak gejolak harga beras terhadap kesejahteraan masyarakat. Stabilitas harga beras patut mendapat prioritas perhatian dari pemerintah. 

Penulis : Istanti
Statistisi pada Fungsi Statistik Sosial
BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar