Relawan Tingkat Kalurahan Bantul Sayangkan Supriyono Tak Kena Sanksi

  Selasa, 23 Februari 2021   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Ratusan relawan dan anggota Satgas Covid-19 serta TRC BPBD DIY menggelar aksi tuntutan kepada seorang pejabat DPRD Bantul,terkait tuduhan pemakaman Covid-19 sebagai proyek di depan Kantor DPRD Bantul, Senin (22/2/2021). - (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)

BANTUL, AYOYOGYA.COM -- Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul menganggap masalah yang timbul akibat pernyataan kontroversial anggota DPRD Bantul Supriyono telah selesai.

Seperti diketahui, Supriyono sebelumnya telah meminta maaf kepada relawan terkait ucapannya yang menyebut pemakaman jenazah pasien Covid-19 seperti menguburkan anjing dan merupakan proyekan dari Dinas Kesehatan.

Meski persoalan ini dianggap selesai oleh FPRB Kabupaten Bantul, tapi Satgas Covid-19 tingkat kalurahan masih berkeberatan. Mereka menilai sikap FPRB Kabupaten Bantul tidak mewakili suara Satgas Kalurahan.

Rizky, salah seorang pamong Kalurahan Ringinharjo, Kapanewonan Bantul, mengaku memang telah menerima permintaan maaf Supriyono tersebut. Tapi, relawan 'Siluman Ringinharjo' akan mengembalikan mandat pemakaman jenazah pasien Covid-19 ke pihak kabupaten.

"Untuk sementara kita akan refreshing dulu nanti kalau ada pasien Covid-19 yang meninggal biar dimakamkan pihak kabupaten dan juga anggota DPRD Bantul," ucapnya, Selasa (23/2/2021).

Satgas Covid-19 tingkat Kalurahan, Kabupaten Bantul menyayangkan tidak ada sanksi yang diberikan kepada Supriyono yang telah melukai hati para relawan terkait dengan pernyataannya.

"Jika hanya permintaan maaf saja dan tidak ada sanksi apapun terhadap anggota DPRD tersebut maka hal tersebut menunjukkan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini," tegasnya. 

Jika ada salah kata yang diungkapkan oleh public figure, lanjutnya, maka tidak akan diproses cukup meminta maaf semata. Namun, berbeda ketika yang berbuat seperti itu adalah rakyat kecil, pasti akan berhadapan dengan hukum.

"Coba kalau itu diungkapkan oleh rakyat biasa seperti kita. Pasti langsung diciduk," sesal pria yang juga seorang kepala Dukuh ini.

Rizky mengatakan seharusnya ungkapan tersebut tidak keluar dari seorang anggota DPRD Bantul. Hal ini menunjukkan jika anggota DPRD kabupaten Bantul tidak memiliki empati sama sekali terhadap para relawan.

Padahal, di tingkat bawah para anggota Satgas Covid-19 telah mengorbankan jiwa raga mereka dan juga keluarga mereka untuk mengabdi terhadap penanganan Covid-19 tersebut. Mereka telah bahu-membahu tanpa memikirkan risiko tertular demi penanganan Covid-19.

"Apakah anggota DPRD tidak tahu rasanya bagaimana susahnya memakai pakaian hazmat. Teman kami itu ada yang pingsan. Terus mereka tidak pernah berpikir bagaimana jika kami tertular," sesalnya.

Sanksinya Ikut Pemakaman Covid-19

Dalam peristiwa ini pihaknya tidak menuntut apa-apa kepada anggota dewan tersebut termasuk hukuman penjara. Para relawan di tingkat bawah hanya ingin mengajak yang bersangkutan untuk turut serta memakamkan jenazah pasien Covid-19 tersebut.

Termasuk kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka penanganan kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul. Adapun di antaranya seperti melakukan penyemprotan disinfektan atau sterilisasi berbagai tempat yang pernah digunakan oleh pasien yang terpapar Covid-19.

"Jadi kami tantang untuk anggota dewan yang terhormat terlibat dalam pemakaman maupun penanganan pasien Covid-19," imbuhnya.

Rizky mengatakan di Kelurahan Ringinharjo sendiri tidak ada FPRB, meskipun ada namun kini sudah tidak aktif lagi. Sehingga untuk penanganan Covid-19 dilakukan sepenuhnya oleh para relawan yang tergabung dalam 'Siluman Ringinharjo'.

Risiko menjadi relawan cukup besar ketika harus memakamkan jenazah Covid-19. Jika nanti berkembang stigma terkait dengan pemakaman jenazah Covid-19 seperti menguburkan anjing maka tentu mereka menjadi pihak yang pertama untuk disalahkan dan dikambinghitamkan.

"Jadi di posisi kami itu serba salah," tandasnya.

Tak Wakili Suara Relawan

Sementara itu, Komandan Satgas Covid-19 Kalurahan Bantul, Kuswandi menegaskan, per Desember 2020, BPBD dan Satpol PP Bantul melimpahkan sebagian kewenangannya ke Satgas Kelurahan dalam penanganan Covid-19.

Jadi dalam forum permintaan maaf Supriyono yang terjadi pada Selasa (23/2/2021) tersebut tidak mewakili suara relawan.

"Kami notabene Satgas Kelurahan yang dilimpahi tentang kemenangan pemakaman jenazah tidak diajak rembukan. Itu menjadikan sebuah penyesalan kepada kami teman-teman Satgas tingkat kalurahan," ujarnya, Selasa (23/2/2021).

Sebenarnya Satgas Kalurahan kemarin menghormati satu pintu Ketua FFPRB Kabupaten Bantul  Waljito dengan harapan besar bisa mengakomodir suara Satgas Kalurahan. Namun ternyata tadi tidak ada rembukan, tidak ada undangan pada Satgas Kalurahan, FFPRB Kabupaten Bantuk tiba-tiba menyatakan relawan sudah memaafkan.

Serahkan Mandat

Karena kecewa, Satgas Kelurahan Bantul secara resmi akan mengembalikan kewenangan yang diberikan Kabupaten pada bulan Desember 2020 itu. Nantinya, kata dia, Satpol PP, DPRD, serta FFPRB Kabupaten Bantul yang memakamkan jenazah terkonfirmasi positif.

"Sekali lagi kami tandaskan, kami tetap akan membantu pemerintah dalam upaya ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tetapi untuk pemakaman silahkan diurus mereka," tegasnya.

Menurut Kuswandi, satuan tugas Covid-19 kelurahan itu tidak hanya FPRB, namun unsur yang ada di Satgas Covid-19 tingkat kelurahan itu terdiri dari berbagai elemen. Di antaranya unsur linmas, ada unsur badan permusyawaratan Kelurahan (BPKal), FPRB, unsur tokoh masyarakat dan juga unsur Pamong, atapun karang taruna.

"Sehingga Satgas Covid-19 tidak memiliki garis komando dengan FPRB Kabupaten," tegasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar