Adik Sultan Diduga Makan Gaji Buta, JCW Minta Danais Diawasi

  Kamis, 21 Januari 2021   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Gubernur DIY Sri Sultan HB X (Humas Pemda DIY)

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memecat dua adiknya dari jabatan struktural Kraton.

Jabatan mereka digantikan oleh putri sulung Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi dan putri bungsu Sultan, yakni GKR Bendara.

Ada alasan Sultan menghentikan Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo atau Gusti Prabu dan GBPH Yudhaningrat dari jabatan Penggedhe di Keraton.

Menurut Sultan, penghentian jabatan tersebut dilakukan karena keduanya tidak aktif sebagai Penggedhe di Keraton sekitar lima tahun terakhir. Akan tetapi, mereka tetap mendapatkan gaji dari jabatan struktural tersebut.

Sultan mengatakan, kalau tetap mau mendapatkan gaji, adik-adiknya tersebut seharusnya tetap menjalankan kerjanya di Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya Kraton Yogyakarta. Sebab, gaji yang diberikan berasal dari APBN melalui dana keistimewaan (Danais).

Menanggapi polemik tersebut, aktivis Jogja Corruption Watch Baharuddin Kamba buka suara. Ia mengatakan, jika informasi yang disebutkan oleh Sultan benar, maka penerimaan gaji Gusti Prabu dan GBPH Yudhaningkrat selama lima tahun patut disayangkan.

"Karena Danais yang bersumber dari APBN merupakan uang rakyat. Hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan Danais tidak tepat sasaran, maka perlu ada pengawasan dan evaluasi di internal Keraton dalam hal penggunaan Danais untuk penggajian," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Ayoyogya.com, Kamis (21/1/2021).

Selain itu, ia menyayangkan sikap Keraton yang membiarkan Gusti Prabu dan Yudhaningkrat selama lima tahun makan gaji buta.

"Alangkah baiknya pihak Keraton Jogja terbuka ke publik terkait besaran gaji yang diterima oleh Gusti Prabu dan Yudhaningrat selama lima tahun tersebut. Hal ini penting sebagai salah bentuk transparansi dan akuntabilitas ke publik Jogja atas penggunaan Danais," ungkapnya.

Kamba juga berharap ke depannya penggunaan Danais lebih tepat sasaran dan bermanfaat langsung dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Ia pun mengutip pernyataan mantan komisioner KPK, M. Jasin pada 1 Oktober 2009 lalu yang mengatakan, "berhenti bekerja, sama saja dengan makan gaji buta. Jadi kita tidak boleh memakan gaji buta."

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar