PTKM Perdana, Pegawai DPRD Bantul Dibebankan Target Kerja

  Senin, 11 Januari 2021   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Ilustrasi work from home. (Unsplash.com/Avel Chuklanov)

BANTUL, AYOYOGYA.COM — DIY mulai menerapkan Instruksi Gubernur no 1/INSTR/2031 tentang Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Seluruh perkantoran di kabupaten/kota menjalankan aturan masuk kerja yang dibatasi hanya 50 persen dari jumlah total pegawai.

Hal itu dilakukan juga di lingkup perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul. Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Bantul Praptanugraha mengungkapkan sudah memberlakukan Instruksi Gubernur DIY yang diteruskan menjadi Instruksi Bupati di masing-masing kabupaten/kota.

"Jadwalnya mulai hari ini sudah kami lakukan PTKM sesuai instruksi Bupati yang disepakati," ujar Praptanugraha, ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021).

Ia melanjutkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kantor DPRD Bantul sebanyak 41 orang. Penerapan PTKM ini hanya memperbolehkan 20 ASN yang datang ke kantor.

"ASN di sini ada 41 orang, jadi sekitar 20 orang yang di kantor. Sisanya menjalankan tugas secara Work from Home (WFH)," katanya.

Ia melanjutkan, pegawai yang menjalankan WFH dan bekerja di kantor akan dibuat jadwal.

"Jadwalnya selang-seling. Sehari mereka bekerja di kantor, sehari berikutnya bekerja di rumah, tetapi ketika ada agenda penting misalnya, mereka diperbolehkan bekerja di kantor," ungkap Prapta.

Penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) juga dilakukan bagi ASN yang bekerja di dalam kantor.

"Pengetatan prokes bagi ASN tentu harus dijalankan. Masuk menggunakan masker, selain itu sudah disediakan juga hand sanitizer yang ada di setiap sudut kantor," ujar dia.

Lebih lanjut, pembatasan ASN yang bekerja di kantor tidak mengganggu agenda atau kinerja ASN sendiri. Pasalnya, belum ada agenda yang begitu padat pada awal tahun ini.

Prapta mengatakan bahwa ASN sendiri sudah mendapat target kinerja yang harus diselesaikan selama WFH.

"Ada beban target kerja ketika ASN bekerja di rumah. Nanti yang mengatur kepala sub bagian atau kepala bagiannya langsung. Itu harus diselesaikan," jelas dia.

Prapta mengatakan, ASN yang bekerja di rumah atau WFH sendiri tak akan dikenai sanksi ketika ketahuan tak bekerja dengan seharusnya.

"Sesuai Surat Edaran (SE) Sekda Bantul, WFH harus bekerja di rumah ya, tak diperkenankan untuk jalan-jalan. Jika sanksinya hanya teguran lisan. Kami minta aturan tersebut ditaati," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Bantul ikut menerapkan PTKM sesuai instruksi Gubernur DIY. Hal itu dilakukan sebagai upaya menahan laju penyebaran Covid-19 yang secara signifikan terus memakan korban di Bumi Projotamansari.

Pemberlakuan PTKM dilakukan selama dua pekan, mulai dari 11-25 Januari.

Tidak hanya sektor perkantoran, terdapat 7 sektor yang disasar untuk dilakukan pembatasan selama PTKM dilakukan. Seperti pariwisata, pendidikan, termasuk jam buka tutup warung makan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar