Solidaritas Pangan Jogja Tolak Mentah-Mentah Penghargaan Kemenpan-RB

  Jumat, 04 Desember 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Aksi Solidaritas Pangan Jogja saat membagikan makanan terhadap kelompok rentan (Dok. Aditya N/Solidaritas Pangan Jogja)

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Solidaritas Pangan Jogja atau SPJ menolak penghargaan dari Kemenpan-RB.

Hal itu ditandai dengan tidak datangnya SPJ dalam pemberian penghargaan TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 pada Jumat (4/12/2020). Penghargaan itu harusnya diserahkan di Kantor Sekretariat Daerah, Pemkot Yogyakarta saat penerimaan kunjungan kerja Kemenpan-RB.

Ada beberapa poin yang membuat SPJ menolak mentah-mentah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

Salah satu relawan SPJ, Syafiatudina, mengatakan bahwa SPJ bukanlah sebuah bentuk pelayanan publik seperti yang tertera dalam penghargaan itu. SPJ sendiri adalah gerakan rakyat yang bertujuan memang untuk memantau rakyat lain di masa pandemi Covid-19.

Diskriminasi Pemerintah

SPJ hadir untuk membantu rakyat ketika pemerintah tidak mampu memberikan berbagai bantuan yang telah digembar-gemborkan sebelumnya, mulai dari akses kesehatan pangan hingga jaminan kesejahteraan dalam bentuk apa pun.

"Gerakan ini adalah sebuah bentuk protes atas diskriminasi yang masih saja dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat rentan," kata perempuan yang akrab disapa Dina itu, Jumat (4/12/2020).

Ditegaskan Dina, kepercayaan kepada rakyat yang dianggap mampu mewujudkan kemandiriannya melalui aksi-aksi solidaritas merupakan penggerak utama dari SPJ. Hal itu juga yang membuat SPJ bukan merupakan organisasi yang disokong oleh pihak-pihak bermodal besar.

Lebih lanjut, Dina menjelaskan, SPJ hidup dan dihidupi oleh orang banyak yang tidak terbatasi hanya oleh wilayah. Oleh sebab itu, kata Dina, pemberian penghargaan kepada SPJ merupakan tindakan yang sejatinya sudah salah alamat.

"Penghargaan ini seharusnya diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang saling membantu kehidupan satu sama lain di masa sulit, dan bukan bentuk piala atau piagam, tapi akses untuk jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan, dan bahkan upah layak di masa pandemi," ucapnya.

Dina juga menyinggung perihal ketidakberdayaan pemerintah untuk hadir dalam kelompok masyarakat yang tidak memiliki selembar KTP hingga tempat tinggal. Kelompok masyarakat itu seolah tidak dianggap keberadaannya dan harus berjuang secara mati-matian untuk menyambung hidup.

"Kami tahu yang bisa kami lakukan sebagai warga ya membantu sebisanya, tapi lagi-lagi pemegang kekuasaan itu ada pemerintah yang mengelola dana publik, dan sudah seharusnya dana tersebut dibuka secara transparan, dan distribusinya pun tepat sasaran bagi yang membutuhkan," tuturnya.

Maka dari itu, Dina menyampaikan bahwa SPJ tidak membutuhkan pengakuan apa pun dari pemerintah atau negara. Disebutkan bahwa SPJ bisa bergerak sampai sejauh ini karena kepercayaan dari masyarakat, baik donatur uang, bahan makan, maupun tenaga dan waktu yang diberikan relawan hingga kelompok petani yang terus mengirimkan sayur setiap minggu untuk menguatkan solidaritas ini.

"Meski SPJ tidak lagi menerima dan mengelola donasi, semangat rakyat bantu rakyat atas dasar kepercayaan dan solidaritas tetap terus bergulir di berbagai inisiatif masyarakat sipil. Kami justru khawatir dengan penerimaan penghargaan ini justru malah menghilangkan kepercayaan orang-orang yang selama ini menaruh kepercayaan dengan SPJ," terangnya.

Ditambahkan Dina, sudah tidak sepantasnya pemerintah malah menghamburkan uang dengan memberi penghargaan simbolis di tengah krisis ekonomi dan krisis kesehatan seperti di masa pandemi Covid-19 ini.

Bahkan SPJ menuntut pemerintah untuk bisa mengalokasikan dana dan bantuan penanganan Covid-19 secara tepat sasaran.

"Kita semua berhak untuk hidup dengan layak dan bermartabat," pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar