Konsumsi Masyarakat dan Resesi

  Jumat, 20 November 2020   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi konsumsi masyarakat

Pandemi Covid-19 berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada kondisi perekonomian masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi 3,49 persen (Year on Year). Dengan demikian, maka Indonesia resmi mengalami resesi seperti yang sudah dialami negara-negara lain terdampak COVID-19, karena selama dua triwulan berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Mempertahankan konsumsi masyarakat menjadi hal penting karena menyangkut kesejahteraan penduduk sekaligus keberlangsungan ekonomi untuk keluar dari resesi.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,4 juta jiwa dan diperkirakan meningkat lagi akibat pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia selama ini ditopang konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar 56,6 persen pada 2019. Dengan begitu, untuk mengupayakan keluar dari resesi pada triwulan IV 2020 dapat dilakukan dengan memacu konsumsi rumah tangga maupun mempercepat realisasi belanja pemerintah. Indonesia pernah mengalami resesi pada 1998 dengan pertumbuhan ekonomi minus 13,7 persen. Jumlah penduduk miskin saat itu melonjak menjadi 49,5 juta orang atau meningkat 15,5 juta jika dibandingkan tahun 1996. Bahkan, untuk kembali pada jumlah penduduk miskin sebelum krisis, diperlukan waktu lima tahun.

Pengerahan semua sumber daya diperlukan saat ini untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi. Pengendalian Covid-19 dan kegiatan ekonomi harus sinkron seiring sejalan agar pemulihan ekonomi lebih cepat dilakukan. Pembukaan kegiatan ekonomi harus diiringi dengan disiplin terhadap protokol kesehatan. Berdasarkan data Google Covid-19 Community Mobility Reports, hingga 15 November 2020 pergerakan penduduk Indonesia ke tempat kerja masih di bawah normal. Hal itu mengindikasikan bahwa meskipun sudah dilakukan pembukaan lagi, kegiatan penduduk belum kembali seperti sebelum pandemi. Bahkan, rata-rata kunjungan ke retail dan rekreasi masih di bawah 17 persen. Dengan tingkat kunjungan yang relatif rendah tersebut, terasa berat bagi pelaku usaha memperoleh keuntungan.

Sementara itu sektor tradisional tampak akan lebih cepat pulih karena menyediakan kebutuhan pokok penduduk. Sedangkan sektor pariwisata akan lebih lambat pulih karena pengeluaran untuk leisure kurang menjadi prioritas di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Membuka sektor hiburan seperti hotel, restoran, dan sektor pariwisata harus dilakukan secara ketat dalam protokol kesehatan karena permintaan pada sektor itu akan meningkat seiring dengan keberhasilan pengendalian Covid-19. Di tengah pandemi ini, penduduk kelas menengah atas akan lebih memilih menyimpan daripada berbelanja kebutuhan tersier. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya simpanan dana pihak ketiga di perbankan selama pandemi terjadi.

Bagi penduduk golongan ekonomi 40 persen terbawah, perpanjangan pemberian BLT dana desa hingga subsidi bagi pengusaha UMKM dan guru honorer merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan konsumsi penduduk. Ketepatan waktu penyaluran BLT dan subsidi menjadi syarat dalam mendorong pemulihan ekonomi. BLT dan subsidi harus sudah tersalurkan 100 persen hingga akhir tahun ini agar tidak kehilangan momentum dalam pemulihan ekonomi triwulan terakhir 2020 ini.

Selain itu, bantuan yang sifatnya barang seperti bansos sembako maupun kartu sembako dalam kondisi saat ini lebih baik diberikan dalam bentuk tunai. Hal tersebut dilakukan agar keluarga penerima manfaat (KPM) lebih leluasa dalam berbelanja sehingga memberikan efek yang lebih besar dalam meningkatkan permintaan pada sektor informal. Masih sekitar 61 persen penduduk hampir miskin di Indonesia bekerja pada sektor informal. Bahkan, untuk perkotaan seperti di DKI Jakarta, penduduk hampir miskin yang bekerja pada sektor informal mencapai 75 persen. Kelompok yang rentan untuk jadi miskin tersebut bekerja sebagai ojek online, pedagang kaki lima, serta penyedia makan dan minum pada skala mikro yang sangat terdampak Covid-19.

Sebenarnya bukan hanya penduduk 40 persen terbawah yang diberi bantuan langsung tunai, melainkan juga bisa diperluas bagi penduduk kelas menengah yang rentan (aspiring middle class), yaitu kelas menengah yang rentan untuk jatuh miskin. Menurut Bank Dunia, terdapat 115 juta orang pada kelompok itu di Indonesia. Perluasan sasaran dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) bahkan bisa menjangkau hingga 60 persen terbawah yang selama ini belum diperhatikan pemerintah sangat penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan penerima bantuan sosial.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah mendorong pengeluaran penduduk kelas menengah karena akan memberikan efek berganda yang lebih besar. Kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi penduduk di Indonesia sebesar 36,8 persen. Marginal propensity to consume (MPC)/kecenderungan untuk belanja dari kelas menengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas bawah dan atas. Tingginya nilai MPC itu akan menimbulkan efek berganda yang lebih besar terhadap perekonomian. Apalagi, produksi barang dan jasa pada kelompok 40 persen terbawah sangat bergantung pada permintaan/pengeluaran kelas menengah ini.

Adanya kenaikan konsumsi akan mendorong permintaan dan produksi barang dan jasa dalam negeri. Dalam kondisi inilah kebijakan moneter seperti suku bunga yang kecil akan efektif terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya. Penduduk yang bekerja pada sektor formal juga akan kembali bekerja sehingga perekonomian kembali pulih. Demikian juga pemberian bantuan modal terhadap UMKM dan koperasi akan efektif apabila dibarengi dengan peningkatan permintaan barang dan jasa di tengah masyarakat.

Suparna, Statistisi Madya BPS Provinsi DIY

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar