Urus Bansos Produktif, Antrean di Disdukcapil Sleman Mengular

  Senin, 26 Oktober 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Antrean Mengular di halaman gedung Disdukcapil Sleman, Senin (26/10/2020). Tidak sedikit dari warga yang mengantri, merupakan calon penerima BPUM yang nomor NIK mereka tak terdeteksi laman daring bank terkait. (Suara.com/Uli Febriarni)

SLEMAN, AYOYOGYA.COM -- Antrean panjang warga yang mengurus Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) tak hanya di sejumlah kantor Bank Republik Indonesia (BRI).

Melainkan juga di halaman gedung pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdcukcapil) Sleman, Senin (26/10/2020).

Antrean tersebut, terlihat dari halaman gedung, tepat di depan pintu masuk. Kemudian menuju ke barat, membelok ke utara mengikuti bentuk bangunan. Hingga pintu samping gedung.

Antrean tersebut terlihat sejak pagi tadi. Meskipun, di gedung Disdukcapil sudah terpasang spanduk ajakan kepengurusan adminduk secara daring.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Sleman Jazim Sumirat menjelaskan, pelayanan daring yang dimiliki oleh Disdukcapil Sleman dan disampaikan di spanduk, sebetulnya dapat digunakan warga untuk cek data kependudukan.

"Misal kaitannya dengan program BPUM BRI, BPJS dan lain-lain. Ini ada yang masalahnya itu NIK saya kok tidak masuk? Seperti itu," ungkap Jazim, ditemui di kantornya, Senin.

Namun, pihaknya masih perlu memilah secara pasti penyebab panjangnya antrean di kantor pelayanan tersebut. Apakah karena berhubungan dengan kepengurusan sinkronisasi data program BRI, atau karena penyebab lain. Misalnya, warga terburu-buru mengurus berkas, mengingat saat ini menjelang masa cuti bersama bagi ASN.

"Sebetulnya (diurus lewat) WhatsApp dan telpon bisa, ada beberapa kendala karena kami belum memiliki aplikasi khusus untuk itu. Hanya saja, terkadang orang ada yang mengirim WA tapi tidak langsung mengurus pelayanan, melainkan masih konsultasi. Kami akan mengevaluasi pelayanan kami," ucapnya.

Agar antrean berangsur berkurang, Disdukcapil berupaya untuk memilah kebutuhan. Warga yang mengurus KTP el, KK atau kependudukan lain, akan diarahkan untuk ke pelayanan kecamatan.

"Yang tidak bisa dan harus diurus di sini (Disdukcapil) adalah verifikasi data, mengurus data kematian, perceraian dan beberapa layanan lain. Karena pelayanan kecamatan tidak kami desain untuk verifikasi data," ujar Jazim lagi.

Setelah datang ke Disdukcapil dan memperlihatkan dokumen yang dibutuhkan, sinkronisasi data selanjutnya langsung dilakukan oleh Disdukcapil Sleman.

Sementara itu, diungkapkan oleh Danang, warga Pedukuhan Medari, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, ia datang ke Disdukcapil Sleman untuk menemani sang ibu, mengurus sinkronisasi data KTP, sebagai calon penerima BPUM.

"Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum sinkron. Kalau yang tercantum dalam data penerima bantuan BRI, namanya sudah disesuaikan dengan KTP terbaru. Ternyata yang di Jakarta belum sinkron, jadi butuh sinkronisasi," kata dia, ditemui di halaman Disdukcapil Sleman.

Danang mengungkapkan, untuk sinkronisasi tersebut ia membawa KTP asli, Kartu Keluarga asli pemilik UMKM, dalam hal ini ibunya.

"Saya menemani orang tua saya mengurus sinkronisasi. Proses sebentar hanya antreannya yang lama," kata dia.

Setelah mengurus sinkronisasi NIK, ia masih perlu ke BRI untuk menyerahkan sinkronisasi data.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar