Demo di Jogja Terus Berlangsung hingga UU Cipta Kerja Batal

  Rabu, 07 Oktober 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Ilustrasi — aksi ribuan mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di DPRD Jabar, Bandung, Selasa (6/10/2020). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM — Massa aksi telah melakukan konsolidasi terkait polemik UU Cipta Kerja.

Digelar di Bonbin Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), hasil konsolodasi tersebut menyatakan beberapa hal.

Akun Twitter @Poros_uad, Selasa (6/10/2020), membagikan beberapa hasil konsolidasi dari massa yang berkumpul di Bonbin UGM. Di antaranya ada tiga buah pernyataan yang disampaikan dari hasil konsolidasi tersebut.

Pertama, aksi yang akan digelar itu akan disertai penggaungan tagar #JogjaMemanggil di media sosial dan mengambil tema "Cabut UU Cipta Kerja, Bubarkan DPR, Mosi Tidak Percaya Rezim Jokowi-Ma'ruf, Bangun Dewan Rakyat."

Kedua, aksi tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (8/10/2020), dengan titik kumpul di UGM dan long marchhingga ke gedung DPRD Yogyakarta. Massa akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang pengesahan UU Cipta Kerja besok, Kamis (8/10/2020).

Ketiga, aksi akan digelar sejak pukul 09:00 WIB hingga Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dibatalkan. Massa berencana menggelar aksi sejak pagi hingga UU tersebut dibatalkan.

Akun Twitter @gjynmmnggllgi juga membagikan undangan atau poster yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan pada hari tersebut, guna menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Rute aksi nantinya berawal dari bundaran UGM, lantas mengarah ke daerah Tugu, melewati Kantor Gubernur DIY, dan berakhir di DPRD DIY. Massa akan melakukan long march dari kawasan UGM hingga gedung DRPD DIY untuk menyuarakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, terkait tema yang mengarah pada pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) memberikan penjelasannya -- aksi tersebut merupakan seruan untuk mendelegitimasi intervensi negara atas kehidupan sipil.

Mereka menyebutkan bahwa Jokowi dan Ma'ruf Amin sudah berkali-kali menipu masyarakat dengan regulasi-regulasinya. Begitu juga DPR, dalam pelaksanaan fungsinya mereka justru memilih hanya jadi perpanjangan tangan permainan dengan pemilik modal.

Protes kepada pemerintah terus mengalir dari masyarakat terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Tagar yang merujuk pada kinerja DPR RI dan Puan Maharani selaku ketuanya juga menghiasi trending topic di Twitter selama beberapa hari.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar