BPN: Sertifikasi Tanah di Sleman Akan Selesai 2022

  Kamis, 28 November 2019   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Ilustrasi pembagian sertifikat tanah bagi warga (Antara/Muhammad Bagus Khoirunas )

SLEMAN, AYOYOGYA.COM -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman, DIY mengklaim mampu menyelesaikan persoalan sertifikasi tanah milik masyarakat seluruhnya pada 2022 nanti.

"Kalau target pemerintah pusat sertifikasi seluruhnya tahun 2025," kata Kepala BPN Kabupaten Sleman Rudi Prayitno di Sleman, Kamis (28/11/2019).

Menurutnya, meskipun dari pusat ditargetkan pada 2025, namun pihaknya ingin mempercepat proses sertifikasi tanah di Sleman yang hingga 2019 ini sudah mencapai 90 persen.

"Harapannya pada tahun 2022, sisa 10 persen bidang tanah yang belum tersertifikat bisa terselesaikan," katanya.

AYO BACA : Korban Kekerasan di Jogja Harus Cepat Ditangani

Ia mengatakan, capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sleman menjelang akhir 2019 telah mencapai 90 persen.

"Target sertifikasi tanah di Sleman seluruhnya mencapai 700 ribu lebih bidang tanah. Hingga saat ini sudah tercapai sekitar 650 ribu bidang tanah yang sudah tersertifikasi," katanya.

Rudi mengatakan sertifikasi PTSL untuk 2019 ditarget sekitar 34.500 bidang tanah. Saat ini sudah sekitar 28 ribu bidang tanah bersertifikat dan sudah diserahkan ke masyarakat.

"Kami sangat optimistis hingga akhir Desember 2019 bisa terselesaikan seluruhnya," katanya.

AYO BACA : Tabrak Pemotor, Sopir Trans Jogja Terancam 12 Tahun Penjara

Ia mengatakan, untuk 2020 pihaknya menargetkan sekitar 20 ribu sertifikat bidang tanah bisa selesai.

"Baru kemudian sisanya akan dihabiskan di 2021 hingga 2022," katanya.

Kendala

Sejauh ini, kata dia, kesulitan yang dihadapi dalam sertifikasi tanah warga ini terkait masalah pemberkasan di masyarakat. Banyak masyarakat yang ketika didatangi sedang tidak berada di tempat.

"Selain itu, saat mengeluarkan dokumen 'letter c' juga mengalami kesulitan. Dulu pemiliknya orang tuanya atau neneknya yang sudah meninggal. Desa harus melihat atas nama siapa kemudian baru dikeluarkan 'letter c'," katanya.

Kendala lain yakni ketika tanah itu didapatkan dari warisan. Untuk penerbitan sertifikat harus melalui persetujuan dari seluruh ahli waris.

"Ini yang repot, karena ahli waris ada yang tersebar di luar daerah," katanya.

AYO BACA : Akun Twitter Ini Dilaporkan Polda DIY karena Hina Jogja

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar