Setop Sebar Video Bullying Siswi SMP di Purworejo

  Jumat, 14 Februari 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Komisioner KPAI Retno Listyarti. [Suara.com/Aziz Ramadani]

PURWOREJO, AYOYOGYA.COM —  Video bullying atau perundungan terhadap siswi SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo oleh temannya diminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) disetop penyebarannya.

Sebab, video yang beredar luas di media sosial itu berpotensi memunculkan tindakan serupa.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, peran orang tua dalam hal ini yakni turut mengawasi anak-anaknya dalam berselancar di dunia maya. Sebab, kekerasan atau aksi perundungan kekinian marak terjadi di media sosial, singkatnya cyber bullying.

"Hal tersebut juga dipicu dengan era digital dan media sosial saat ini. Anak-anak tersebut adalah generasi milenial yang merupakan pengguna internet dan media sosial secara aktif, sehingga perilaku mereka yang mengunggah video perundungan ke dunia maya dapat viral dan diketahui publik secara luas," kata Retno dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari Suara.com, Jumat (14/2/2020).

Retno menyebut, instansi pendidikan seperti sekolah harus memunyai sistem pengaduan. Hal tersebut didorong agar anak korban perundungan maupun pelaku saat ada aduan.

Retno berpandangan, kekerasan di dunia pendidikan kerap muncul karena sekolah tak punya sistem pengaduan. Sehingga, aksi perundungan sangat rentan terjadi.

"Sistem pengaduan juga seharusnya tidak fisik berbentuk ruangan, tetapi seharusnya menggunakan daring, Sehingga anak nyaman mengadu dan fleksibel secara waktu untuk melakukan pengaduan," sambungnya.

Retno menekankan, pihak sekolah harus menindaklanjuti setiap aduan yang masuk dengan tujuan melindungi korban dan pelaku anak. Jika tidak ditangani, maka hal ini makin menyudutkan korban apabila pihak pelaku tak terima perbuatannya dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Penanganan yang tidak melindungi korban, akan berpotensi kuat kalau pengadu atau korban akan makin di bully fisik karena pelaku tidak terima kalau perbuatannya di laporkan kepada pihak sekolah seperti terjadi dalam kasus perundungan di Purworejo ini," papar Retno.

Dalam kasus ini, Retno menyatakan jika KPAI telah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo untuk meminta kronologi kejadian dan laporan penanganan kasus perundungan tersebut. Dia juga memastikan jika KPAI akan memenuhi hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi.

"KPAI juga akan memastikan hak-hak anak korban untuk rehabilitasi medis Dan rehabilitasi psikis dipenuhi pemerintah daerah, termasuk pemenuhan hak-hak anak pelaku seperti hak atas pendidikan Dan hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikis," tutupnya.

Motif

Sementara itu, Polres Purworejo tengah mendalami keterangan tiga siswa yang melakukan bullying terhadap siswi berinisial CA. Ketiganya, yaitu TP, DF, dan UHA, menempuh pendidikan yang sama dengan korban. 

Pelaku mengaku sering meminta sejumlah uang kepada korban. Namun, korban selalu menghiraukannya. Perbuatan ketiganya akhirnya dilaporkan ke seorang guru.

"Persekusinya baru sekali ini, cuma untuk dimintain uang sudah sering," kata Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito seperti dikutip dari Liputan6.com, Jumat (14/2/2020).

Rizal menuturkan, pihaknya sedang mencari adanya korban lain. Namun, dari hasil pemeriksaan diketahui korbannya hanya satu orang.

"Sementara baru satu korban. Kalau keterangan tersangka sendiri memang karena dianggap korban ini lemah, punya uang jajannya agak lebih, makanya dimintain," ujarnya.

Sebelumnya, dalam video yang viral di jejaring sosial media terlihat seorang siswi yang belakangan diketahui bersekolah di SMP Muhammadiyah Butuh mendapat perlakuan tak pantas dari tiga orang siswa teman sekelasnya.

Peristiwa itupun dengan cepat mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sejurus dengan itu Polres Purworejo pun dengan segera mengamankan tiga terduga pelaku yakni TP (16), UH (15), DF (15).

Setelah diamankan dalam prosesnya ketiga pelaku tersebut naik statusnya jadi tersangka.

Pihak berwenang menjelaskan ketiga tersangka dikenakan UU perlindungan anak.

"Mereka akan dikenakan pasal 75 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan," terangnya saat menggelar jumpa pers, Kamis (13/2/2020).

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar