Penindakan KPK Era Firli Disebut Kental Aroma Politik

  Kamis, 16 Januari 2020   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Eks Penasihat KPK era 2013-2015, Suwarsono Muhammad. [kontributor/uli febriarni]

SLEMAN, AYOYOGYA.COM -- Suwarsono Muhammad yang merupakan eks penasihat KPK era 2013-2015 mengaku tak heran jika rakyat meyakini upaya penindakan korupsi di Indonesia saat ini kental kepentingan politis.

Hal tersebut ia kemukakan, kala dimintai tanggapan wartawan perihal surat izin yang tak kunjung turun dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK, untuk keperluan penggeledahan kantor sebuah parpol, yang menyeret kadernya dalam dugaan tindak korupsi.

Ia melihat, setidaknya ada dua macam penyebab izin belum turun dari Dewas KPK. Pertama, KPK belum mengirimkan surat ke Dewas atau kedua, surat sudah dikirim tapi belum dijawab .

AYO BACA : Puluhan Sapi Sleman Diduga Terjangkit Virus Theileria

"Sekarang kan ada kisruh nih antara KPK dan Dewas, siapa sebetulnya yang benar tiada yang tahu. Sebetulnya Dewas juga bisa dengan mudahnya bertanya, apakah suratnya sudah disampaikan oleh KPK ke Dewas? Jadi ya kalau menafsirkan gitu bolehlah," kata dia, ditemui di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam dan Indonesia, Sleman, DIY, Kamis (16/1/2020).

Mengetahui itu, KPK selanjutnya tidak berani menggeledah dan tak menggeledah markas partai tersebut.

"Dan KPK belum lakukan penggeledahan loh. Yang digeledah itu baru gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang KPU sudah ada izin dari Dewas," ucapnya.

AYO BACA : Pengikut Keraton Agung Sejagat Setor Uang Ratusan Juta

Kisruh yang terjadi kini, membuat proses penanganan korupsi menjadi terganggu. Padahal dalam menangani korupsi, dibutuhkan langkah yang cepat.

Hanya saja Suwarsono menyatakan, situasi yang ada sekarang jangan kemudian menjadi alasan untuk 'menghancurkan' KPK.

"Lembaga anti korupsi di Indonesia itu kan umurnya pendek-pendek, KPK ini kan agak panjang. Kalau sekarang semacam lagi 'miring-miring' gini, ya ditegakkan saja. Jangan malah dirobohkan," terangnya.

Ia menuturkan, tak bisa disalahkan bila muncul penilaian dari masyarakat bahwa Dewas itu menghambat kinerja KPK. Namun perlu diingat, bahwa kehadiran Dewas juga punya sisi positif.

"Kita lihat enam bulan ke depan, banyak membantu atau menghambat," tuturnya

AYO BACA : Menkes Bentuk Tim Khusus Tangani Antraks di Gunungkidul

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar