Pengolahan Pasir Rp3,5 Miliar Rintisan Difabel Terbengkalai

  Senin, 30 Desember 2019   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Pemilik usaha pengolahan batu pasir, Bambang Susilo (baju putih) menunjukkan alat-alat pengolahan batu di Dusun Butuh, Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Senin (30/12/2019).

SLEMAN, AYOYOGYA.COM -- Sejumlah penyandang disabilitas dari Dusun Mudal, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman hanya bisa gigit jari setelah usaha pengolahan batu pasir yang mereka rintis mendapat penolakan warga.

Pemilik usaha pengolahan batu pasir Messir, Bambang Susilo (42), mengungkapkan pihaknya telah melengkapi syarat dan melakukan sejumlah permintaan warga.

"Izin usaha ini sudah kami urus sejak tahun lalu, pada 10 Februari 2018 izin kami keluar yang di mana sudah ditandatangani 80 persen warga Bawukan dan juga disetujui pemerintah kelurahan Bawukan dan Kecamatan Kemalang (Klaten)," kata Bambang kepada wartawan, Senin (30/12/2019).

Bambang menjelaskan, bahwa tempat usahanya berada di wilayah Klaten. Sedangkan dirinya beserta para pekerja disabilitas tinggal di wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

"Memang usaha saya ada di wilayah Klaten dan para pekerjanya berasal dari Sleman. Tanah yang digunakan untuk usaha kami adalah sewa dan pemilik juga sudah setuju dengan usaha kami," terangnya.

Bambang melanjutkan, penolakan sejatinya telah dimediasi oleh pihak pemerintahan Kabupaten Klaten. Warga yang menolak dan pemilik usaha dipertemukan untuk menyelesaikan persoalan.

"Sudah ada 20 kali pertemuan soal masalah ini. Memang warga Bawukan sudah menyetujui dan tak mempermasalahkan dengan usaha kami. Tapi warga dari kelurahan Kepurun (Klaten) dan Kelurahan Argomulyo yang menolak. Padahal dua warga tersebut tidak tinggal dan jauh dari tempat usaha yang kami bangun," kata dia.

Bambang menuturkan, meski izin sudah dikeluarkan, pihaknya mengaku belum sempat mengoperasikan pabrik yang dibangun sejak 2018 lalu. Lebih parah lagi, pada mediasi terakhir yang dilakukan 27 Desember 2019 lalu pemerintah setempat berencana mencabut izin pengolahan pabrik batu pasir.

"Kami sangat menyayangkan pemerintah yang sebelumnya sudah mengeluarkan izin tersebut. Saat mediasi terakhir (27 Desember 2019) pemerintah malah berencana mencabut izin itu. Tidak jelas apa alasannya, namun bisa jadi karena desakan warga yang menolak usaha kami," terang dia.

Pihaknya mengungkapkan, usaha tersebut dibangun dengan cara urunan dari para pekerjanya dan beberapa rekan. Bambang mengungkapkan, sudah habis Rp 3,5 miliar untuk mendirikan usaha tersebut.

"Jadi kami patungan, ada Rp20 juta, Rp25 juta, Rp 50 juta dan banyak lagi. Jika ditotal sudah mengeluarkan dana sekitar Rp3,5 miliar untuk membangun usaha ini," ujar dia.

Pihaknya menjelaskan, bahwa usaha ini merupakan bentuk kemandirian disabilitas. Sehingga persoalan ini dapat menjadi perhatian pemerintah agar hak-hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi dan tak didiskriminasi.

"Jadi kami merasa hak para disabilitas ini masih belum kita dapatkan. Kami berusaha untuk mandiri dengan cara ini. Kami berusaha mandiri dan mencoba tak tergantung dengan orang lain. Namun saat kami ingin mandiri, ada orang-orang yang malah menyudutkan kami. Kami berharap Pemerintah menjadi penengah dan memperhatikan persoalan ini," terang Bambang.

Alasan Warga Menolak

Warga Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan Desa Kepurun, Kacamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten buka suara terkait sejumlah warga penyandang disabilitas yang akan membangun usaha pengolahan batu pasir di Sleman. Mereka menolak usaha tersebut lantaran mengganggu lingkungan permukiman sekitar.

AYO BACA : Rekayasa Lalu Lintas Sleman Saat Macet Malam Tahun Baru

Salah seorang warga Mudal, Argomulyo, Sutinah (71), mengungkapkan bahwa penolakan tersebut berkaitan dengan gangguan lingkungan.

"Warga yang tinggal di sekitar tempat usahanya sudah sepakat untuk menolak. Karena usaha tersebut berpotensi mengganggu lingkungan tempat tinggal kami," kata dia, Senin (30/12/2019).

Sutinah menyebutkan, proses pengolahan batu menjadi pasir bakal menyebabkan banyak debu. Di sisi lain, polusi suara juga akan mengganggu warga yang tinggal di sekitar pabrik pengolahan.

"Dia memang sudah membuat atap agar debu tak beterbangan, tapi jika ada angin atau kondisi cuaca lain, debu akan masuk ke rumah kami. Selain itu, suara berisik juga akan timbul saat alatnya berfungsi," tambah Sutinah.

Pihaknya mengungkapkan, mediasi dengan pemilik pabrik pengolahan batu pasir sudah kerap dilakukan. Warga meminta agar pabrik pengolahan batu pasir itu ditutup.

"Karena bakal menimbulkan hal yang merugikan bagi warga, kami meminta pabrik itu ditutup," katanya.

Hal senada disampaikan warga Kepurun, Eko (36). Pihaknya menilai, jika alat itu beroperasi, rumah warga bakal sedikit demi sedikit rusak karena getarannya.

"Pabrik pengolahannya ini kan dekat dengan permukiman warga. Kami khawatir beberapa rumah warga nanti jadi retak karena getaran yang dihasilkan alat penghancur batu itu," jelas dia.

Disinggung soal persetujuan warga yang telah menyepakati pembangunan pengolahan batu pasir di kawasan tersebut, Eko mengelak.

"Sosialisasi dan tanda tangan warga itu bukan di sekitar pabrik. Jadi dia meminta persetujuan dari warga yang tinggal jauh dari pabrik," tuturnya

Eko melanjutkan, sebelumnya warga mengetahui bahwa kawasan tersebut hanya untuk tempat penimbunan pasir. Namun setelah berjalannya waktu, pemilik mendatangkan alat berat dan menjadikannya tempat pengolahan batu pasir.

"Awalnya kami kira hanya untuk tempat depo pasir. Jadi dia hanya menyimpan pasir dan menjual ke pihak pembangun. Namun dia malah mendatangkan alat berat dan sejumlah alat penghancur batu. Jelas kami menolak karena mengganggu lingkungan dan kenyamann warga," katanya.

Meski demikian, pihaknya tak mempersoalkan jika warga memang ingin membuka usaha. Namun usaha tersebut tidak boleh mengganggu lingkungan warga sekitar.

"Kami tak mempermasalahkan warga yang ingin usaha. Namun jangan sampai mengganggu lingkungan masyarakat. Jika pabrik itu tetap dibangun, warga menolak dan meminta pindah dari lokasi yang sekarang," jelas Eko.

Pihaknya mengungkapkan bahwa persoalan ini masih dikaji lebih lanjut di tingkat Kecamatan Manisrenggo.

AYO BACA : Busyro Ungkap Novel Diancam Dibunuh hingga 7 Kali

 

penolakan-pengolahan-batu-pasir

Spanduk penolakan dipasang di sekitar pabrik pengolahan batu pasir di Dusun Butuh, Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. - (SUARA/Baktora)

 

Pabrik pengolahan batu pasir sendiri terletak di Dusun Butuh, Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pihak pembangun sudah menutupi lokasi dengan seng. Sejumlah alat berat sudah tersedia di lokasi setempat dan siap beroperasi.

Atas penolakan tersebut, beberapa spanduk terbentang di sekitar lokasi. Di spanduk tersebut tertulis "Stop Penggunaan Stone Crusher, Jangan Ganggu Ketenangan Lingkungan Kami.

Catatan Redaksi

Dalam perkembangannya, informasi yang disampaikan Bambang ternyata tak sepenuhnya sesuai fakta lapangan. Sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Peduli Lingkungan Dusun Mudal Kepitu Butuh memberikan klarifikasi melalui hak jawab terkait sejumlah informasi kurang tepat yang diberikan oleh Bambang.

Dalam hak jawab yang tertanggal Sabtu (25/1/2020) warga Mudal Kepitu Butuh menerangkan Bambang yang sebelumnya mengaku sebagai warga Mudal, diketahui statusnya merupakan warga Kentingan.

Selain itu, warga Mudal Kepitu Butuh tidak pernah mempermasalahkan tentang disabilitas, akan tetapi usaha stone crusher.

“Kami tegaskan bahwa siapapun yang ingin mendirikan usaha stone crusher baik disabilitas ataupun tidak maka kami akan tetap menolak. Karena, lokasi usaha terlalu dekat dengan pemukiman warga. Kami khawatir akan berdampak negarif terhadap lingkungan,” tulis hak jawab dari Paguyuban Warga Peduli Lingkungan Dusun Mudal Kepitu Butuh.

Paguyuban tersebut menambahkan, terkait pernyataan Bambang bahwa usahanya sudah mendapat persetujuan dari warga juga tak sepenuhnya tepat. Sebab sebagian besar warga yang berada tak jauh dari lokasi usahanya secara tegas menolak keberadaan pengoperasian pengolahan batu pasir itu.

Terkait dengan upaya mediasi yang diungkapkan Bambang, warga Mudal Kepitu Butuh menyebut bahwa upaya itu benar adanya. Hanya saja Bambang disebut hadir jelang proses mediasi berakhir, yang menunjukkan tidak adanya itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah terkait pengoperasian stone crush tersebut.

Poin terakhir yang juga kurang tepat diungkapkan terkait pernyataan Bambang yang telah memenuhi permintaan warga agar usahanya bisa beroperasi. Warga Mudal Kepitu Butuh menyebut tak ada sama sekali mengajukan persyaratan, kecuali meminta agar usaha stone crusher tersebut ditutup.

Atas beberapa pernyataan kurang akurat yang dimuat pada 30 Desember 2019 lalu tersebut, Ayoyogya.com meminta maaf kepada pihak-pihak terkait terutama warga Mudal Kepitu Butuh.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan bisa jadi perhatian bersama dan menjadi pembenahan atas informasi yang sebelumnya dimuat.

 

AYO BACA : Eks Ketua KPK Tak Percaya Narasi Balas Dendam Novel

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar