GKR Hemas ke Felix: Kalau Tak Mau Tinggal di Jogja, Silahkan Pergi

  Jumat, 22 November 2019   Regi Yanuar Widhia Dinnata
GKR Hemas (Republika/Nawir Arsyad Akbar)

YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Anggota DPD RI untuk DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas merespons gugatan mahasiswa UGM Felix Juanardo Winata terkait UU Keistimewaan DIY.

Istri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut mengatakan bahwa aturan pertanahan di DIY itu sudah final dan seharusnya tak dipermasalahkan lagi.

"Ya enggak apa-apa, biar saja, Itu kan memang selalu dipersoalkan. Kalau mereka paham, bagaimana kedudukan UU Keistimewaan itu sudah final, jadi masalah pertanahan itu sudah masuk di dalam konstitusi yang di dalam UU Keistimewaan. Sebetulanya tidak perlu dipersoalkan lagi itu," kata GKR Hemas di Gedung DPD RI Perwakilan DIY, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta, Kamis (21/11/2019).

AYO BACA : Cinta Tak Berbalas, Siswa SMA Kulon Progo Tusuk Ibu Guru

GKR Hemas juga mengungkapkan bahwa DIY tak akan tinggal diam jika persoalan dilanjutkan.

"Kita lihat saja nanti kalau berjalan, ya kita tanggapi, masak kita diam saja," ungkap wanita 67 tahun ini seperti dilansir HarianJogja.com dan Suara.com.

Di samping itu, GKR Hemas juga memperingatkan penuntut untuk pergi dari Jogja jika menolak untuk menuruti aturan yang sudah berlaku.

AYO BACA : Rektor UIC Setuju WNI Keturunan Tak Punya Hak Atas Tanah di DIY

"Waktu kemerdekaan, apakah Kraton ikut dalam NKRI ini, apakah pernah minta ganti? Kan tidak pernah minta sesuatu, jadi jangan menuntut, kalau memang dia enggak mau tinggal di Jogja, silakan pergi," ucap GKR Hemas.

Sebelumnya, Felix Juanardo Winata, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), mengajukan permohonan pengujian pasal atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pasal 7 ayat (2) Huruf d Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang mengatur kepemilikan tanah.

Gugatan dilayangkan karena Felix, sebagai warga negara keturunan, mengaku tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta. Dia harus mengubur mimpinya setelah permohonan ditolak, ketika ia ingin melakukan investasi atas tanah dengan cara membeli sebidang tanah di wilayah DI, dengan status hak milik.

Menurut Felix, larangan itu mendegradasi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria serta sebagai bentuk diskriminatif atas dasar ras dan suku terhadap WNI keturunan Tionghoa.

AYO BACA : Pengusaha Keturunan Tionghoa Dukung Felix Gugat UU Keistimewaan DIY

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar