Rektor UIC Setuju WNI Keturunan Tak Punya Hak Atas Tanah di DIY

  Kamis, 21 November 2019   Regi Yanuar Widhia Dinnata
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar (Istimewa)

JAKARTA, AYOYOGYA.COM -- Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar ikut buka suara terkait polemik UU Keistimewaan DIY yang tengah digugat mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Felix Juanardo Winata.

Musni Umar menyatakan dukungan terhadap Undang-Undang tersebut. Ia mengaku setuju jika warga keturunan China tak bisa memiliki tanah di Yogyakarta.

Menurut Musni Umar, itu karena sejarah mengatakan bahwa Yogyakarta memiliki hak keistimewaan.

"Saya setuju dan dukung keturunan China tak bisa miliki tanah di Yogya, karena Yogya mempunyai hak keistimewaan berdasarkan sejarah," cuit pengguna akun Twitter @musniumar ini, Kamis (21/11/2019).

AYO BACA : Cinta Tak Berbalas, Siswa SMA Kulon Progo Tusuk Ibu Guru

Selain itu, dia tampaknya khawatir jika warga etnis Tionghoa bisa dengan mudah menguasai tanah di Yogyakarta sekalinya diizinkan memiliki tanah di sana.

"Kalau mereka bisa beli tanah di Yogya, maka dalam waktu singkat mereja kuasai tanah Yogya," imbuhnya.

Rektor-UIC-Musni-Umar

Cuit Rektor UIC Musni Umar (Twitter/@musniumar)

AYO BACA : BPBD Akui Minimnya Sistem Peringatan Dini Banjir di Bantul

 

Cuitan tersebut rupanya mendapat perhatian warganet hingga di-retweet hampir 700 kali dan telah disukai lebih dari dua ribu akun.

Sebelumnya, Felix Juanardo Winata, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, mengajukan permohonan pengujian pasal atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pasal 7 ayat (2) Huruf d Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang mengatur kepemilikan tanah.

Gugatan dilayangkan karena Felix, sebagai warga negara keturunan, mengaku tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta. Dia harus mengubur mimpinya setelah permohonan ditolak, ketika ia ingin melakukan investasi atas tanah dengan cara membeli sebidang tanah, dengan status hak milik di wilayah DI.

Menurut Felix, larangan itu mendegradasi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria serta sebagai bentuk diskriminatif atas dasar ras dan suku terhadap WNI keturunan Tionghoa.

AYO BACA : 125 Kilogram Obat Kedaluwarsa Dihancurkan BBPOM DIY

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar