2 Raperda Baru Dimasukkan dalam Program Pembentukam Peraturan Daerah

  Selasa, 25 Juni 2019   Rizma Riyandi
Ilustrasi--Pelajar SMK Negeri 1 Kasihan Bantul, DI Yogyakarta menampilkan sendratari kolosal bertajuk "Alengka Binasa" saat Pesta Kesenian Bali (PKB) 2019 di Taman Budaya Bali, Denpasar, Bali, Senin (24/6/2019). Pementasan tersebut digelar untuk memperkenalkan keragaman kesenian dan budaya Indonesia kepada wisatawan serta pengunjung PKB. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj.

KOTA YOGYAKARTA, AYOYOGYA.COM--Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Yogyakarta memasukkan dua raperda baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2019 untuk menggantikan dua raperda yang dicabut.

“Kedua raperda baru yang dimasukkan adalah peraturan tentang tata ruang dan izin bangunan. Sedangkan raperda yang dicabut, salah satunya tentang toko modern,” kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti di Yogyakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Bambang, kedua raperda yang dimasukkan maupun dicabut adalah raperda inisiatif eksekutif dan seluruh proses pencabutan maupun penambahan raperda merupakan usulan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Bapemperda, lanjut Bambang, dapat memahami langkah yang dilakukan eksekutif untuk memasukkan dua raperda baru tersebut karena aturan terkait tata ruang serta izin bangunan cukup mendesak terlebih ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang aturan izin bangunan.

Sesuai sisa waktu yang kini dimiliki oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019, maka dimungkinkan kedua raperda baru tersebut akan dibahas oleh anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2019.

Meskipun demikian, Bambang menyebut jika raperda tentang izin bangunan dan tata ruang tersebut dinilai mendesak dan harus segera dibahas dan ditetapkan, maka eksekutif disarankan untuk berkoordinasi dengan pimpinan dewan terkait pembahasannya.

Sedangkan di sisa waktu jabatan yang akan berakhir pada Agustus, Bambang menegaskan, anggota legislatif tidak akan berdiam diri tetapi tetap fokus pada pembahasan raperda, khususnya yang sudah memiliki panitia khusus (pansus).

“Untuk raperda yang belum memiliki pansus akan dibahas anggota dewan baru,” katanya.

Dalam Propemperda 2019 terdapat 11 raperda yang terdiri dari empat raperda inisiatif DPRD Kota Yogyakarta dan sisanya adalah raperda inisiatif eksekutif. “Sampai saat ini, semua raperda inisiatif dewan belum ada yang dibahas dan belum ada satu pun raperda yang ditetapkan,” katanya.

Meskipun demikian, hingga pertengahan 2019 sudah ada empat raperda yang ditetapkan. Hanya saja, keempatnya adalah raperda sisa pembahasan 2018.

“Kami akan petakan sampai sejauh mana pembahasan sejumlah raperda yang sudah berlangsung. Jika sampai Agustus belum selesai, maka harus dibentuk pansus baru karena anggota dewannya juga baru. Tetapi, ada kendala yaitu seluruh fasilitasi yang dimiliki sudah habis digunakan. Ini yang perlu jadi perhatian bersama,” katanya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar