Yamaha Mio S

Wow Terjadi Deflasi pada Februari 2019

  Jumat, 01 Maret 2019   Rizma Riyandi
Reni Amelia, S.S.T. ASN Badan Pusat Statistik RI Member of Coursera Mentor Community, USA

Hari ini (1 Maret 2019), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi/deflasi. Berdasarkan data yang dikutip dari Berita Resmi Statistik BPS, Februari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen (month on month) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 135,72. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,11 persen atau terjadi penurunan indeks dari 148,57 pada Januari 2019 menjadi 146,92 pada Februari 2019. 

Dari 11 subkelompok pada kelompok bahan makanan, 7 subkelompok mengalami deflasi, 3 subkelompok mengalami inflasi, dan 1 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami deflasi tertinggi adalah subkelompok bumbu-bumbuan sebesar 5,50 persen dan terendah subkelompok kacang-kacangan sebesar 0,04 persen. Subkelompok yang mengalami inflasi adalah subkelompok  padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya sebesar 0,40 persen; subkelompok ikan segar sebesar 0,13 persen; dan subkelompok ikan diawetkan sebesar 0,34 persen. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan adalah subkelompok bahan makanan lainnya.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi pada kelompok bahan makanan adalah daging ayam ras dan cabai merah masing-masing sebesar 0,06 persen; telur ayam ras sebesar 0,05 persen; bawang merah sebesar 0,04 persen; cabai rawit sebesar 0,02 persen; ikan segar, wortel, dan jeruk masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi, adalah beras, mie kering instant, dan bawang putih masing-masing sebesar 0,01 persen.

Inflasi/Deflasi Antarkota

Dari 82 kota IHK, 69 kota mengalami deflasi dan 13 kota mengalami inflasi.

Deflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 2,11 persen dengan IHK sebesar 138,03 dan terendah terjadi di Serang sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 145,88. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 2,98 persen dengan IHK sebesar 159,05 dan terendah terjadi di Kendari sebesar 0,03 persen dengan IHK sebesar 129,36. Pada Februari 2019 dari kota-kota IHK di wilayah Pulau Sumatera yang berjumlah 23 kota,

21 kota mengalami deflasi dan 2 kota mengalami inflasi. 21 Kota yang mengalami deflasi adalah Meulaboh, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, Padang, Bukittinggi, Tembilahan, Pekanbaru, Dumai, Bungo, Jambi, Palembang, Lubuklinggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Tanjung Pandan, Pangkalpinang. Deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,82 persen dengan IHK sebesar 143,93 dan terendah terjadi di Metro sebesar 0,04 persen dengan IHK sebesar 139,58. Sementara 2 kota yang mengalami inflasi adalah Batam dan Tanjung Pinang. 

Pada kota-kota IHK di wilayah Pulau Jawa yang berjumlah 26 kota, 23 kota mengalami deflasi dan 3 kota mengalami inflasi. 23 Kota yang mengalami deflasi adalah Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Depok, Tasikmalaya, Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang, Tegal, Yogyakarta, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Kediri, Malang, Probolinggo, Madiun, Surabaya, Cilegon, dan Serang. Deflasi tertinggi terjadi di Tegal sebesar 0,44 persen dengan IHK sebesar 131,18 dan terendah terjadi di Serang sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 145,88. Sedangkan 3 kota yang mengalami inflasi, yaitu Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Jakarta sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 135,93 dan terendah terjadi di Tangerang sebesar 0,04 persen dengan IHK sebesar 143,55. 

Pada kota-kota IHK di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang berjumlah 33 kota, 25 kota mengalami deflasi dan 8 kota mengalami inflasi. 25 kota yang mengalami deflasi adalah Singaraja, Denpasar, Mataram, Bima, Kupang, Sampit, Tanjung, Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Manado, Palu, Bulukumba, Watampone, Makassar, Pare-pare, Palopo, Bau-Bau, Gorontalo, Mamuju, Ternate, Manokwari, Sorong, Merauke, dan Jayapura. Deflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 2,11 persen dengan IHK sebesar 138,03 dan terendah terjadi di Tarakan dan Jayapura masing-masing sebesar 0,03 persen dengan IHK masing-masing sebesar 148,78 dan 140,91. Sementara 8 kota yang mengalami inflasi adalah Maumere, Pontianak, Singkawang, Palangkaraya, Balikpapan, Kendari, Ambon, Tual. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 2,98 persen dengan IHK sebesar 159,05 dan terendah terjadi di Kendari sebesar 0,03 persen dengan IHK sebesar 129,36.

Kebijakan 

Terjadinya deflasi atau penurunan harga ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Salah satu yang menyebabkan deflasi adalah adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi oleh PT Pertamina (Persero) sejak 10 Februari 2019. 

Kebijakan penentuan harga oleh PT Pertamina tersebut  tentunya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 4 Poin (1) yang menyatakan bahwa perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan Badan Usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar. 

Pengaturan harga untuk komoditas strategis ini dinilai efektif untuk menjaga stabilitas harga dipasaran. Apalagi BBM merupakan salah satu faktor yang menyumbang dalam penentuan harga distribusi suatu barang.

Selain penurunan harga BBM, kebijakan pemerintah yang dinilai cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga di pasar adalah operasi pasar. Pada Februari 2019, berbagai pemerintah daerah melakukan kegiatan operasi pasar, seperti yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon yang menggelar operasi pasar selama dua hari di depan Pasar Kramat Kota Cirebon dengan menjual beberapa komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang murah. 

Tentunya, pemerintah diharapkan senatiasa menjaga ketersediaan pasokan komoditas berbagai kebutuhan pokok serta meningkatkan proses distribusi barang tersebut sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga.

Reni Amelia, S.S.T.
ASN Badan Pusat Statistik RI
Member of Coursera Mentor Community, USA

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar